Jakarta, 13 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperluas pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. Salah satu pihak yang dipanggil penyidik adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Hera Elyana. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah saksi lainnya. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk memperjelas rangkaian dugaan transaksi serta hubungan berbagai pihak dalam perkara tersebut. Penyidik juga terus menelusuri pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara. Pemanggilan anggota legislatif daerah tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang terus dilakukan KPK.
Selain Hera Elyana, penyidik memanggil sejumlah pihak dari latar belakang berbeda untuk menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari unsur swasta, aparatur sipil negara, pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim, hingga pihak yang berkaitan dengan perusahaan rekanan. Di antara pihak yang diperiksa terdapat pejabat pada lingkungan pemerintah daerah serta pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan pengadaan. Banyaknya saksi yang dipanggil menunjukkan penyidik berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses pengadaan dan dugaan aliran uang. Setiap keterangan akan dibandingkan dengan dokumen maupun barang bukti yang sebelumnya telah diamankan. Pemeriksaan saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana karena status pemanggilan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Juni 2026. Edison termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tersebut sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menetapkan sejumlah pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim. Penyidikan kemudian berkembang dengan pemeriksaan terhadap pejabat daerah, pegawai, pihak swasta, serta sejumlah pihak lainnya. KPK berupaya mengetahui bagaimana hubungan antara pemberi dan penerima uang terbentuk dalam proses pengadaan. Pengembangan perkara juga diarahkan untuk memastikan apakah terdapat transaksi lain di luar temuan awal.
Salah satu dugaan yang didalami berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp500 juta kepada Edison. Uang tersebut diduga berasal dari pihak yang berkaitan dengan perusahaan pemasok smart board dan disalurkan melalui pihak lain. Pemberian diduga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan setelah perusahaan memperoleh proyek pengadaan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada 2025. Penyidik juga mendalami dugaan adanya penerimaan uang dari rekanan dinas lainnya. Dalam penanganan perkara, KPK telah mengamankan uang sekitar Rp1,9 miliar yang kemudian menjadi bagian dari barang bukti penyidikan. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber, tujuan, serta pihak yang memiliki hubungan dengan uang tersebut.
Pengadaan smart board menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam penyidikan. KPK perlu mengetahui bagaimana proses proyek berlangsung sejak perencanaan, penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pengadaan. Dokumen kontrak, pembayaran, komunikasi antarpihak, dan proses administrasi dapat diperiksa untuk melihat apakah terdapat penyimpangan. Keterangan dari aparatur pemerintah dibutuhkan karena mereka memiliki pengetahuan mengenai mekanisme internal yang digunakan dalam pengadaan. Sementara itu, pihak perusahaan dapat dimintai penjelasan mengenai proses memperoleh proyek dan komunikasi dengan pejabat daerah. Seluruh informasi tersebut kemudian disusun untuk memperjelas konstruksi dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan terhadap anggota DPRD juga dapat membantu penyidik memperoleh informasi mengenai dinamika pemerintahan dan penganggaran di daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga anggota dewan dapat mengetahui sejumlah proses kebijakan yang berlangsung di pemerintah kabupaten. Namun, pemanggilan sebagai saksi tetap harus dipahami dalam konteks kebutuhan memperoleh keterangan dan bukan sebagai penetapan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penyidik akan menentukan relevansi setiap informasi berdasarkan bukti yang tersedia. Keterangan saksi dapat digunakan untuk mengonfirmasi informasi yang sebelumnya diperoleh dari pihak lain. Apabila terdapat perbedaan keterangan, penyidik dapat melakukan pendalaman lebih lanjut.
Kasus yang menjerat Edison juga berkembang ke persoalan dugaan suap terkait audit keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. KPK sebelumnya mengungkap dugaan permintaan uang sekitar Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit. Perkara tersebut membuat penyidikan tidak hanya berfokus pada proses pengadaan, tetapi juga pada dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan. Sejumlah pihak dari unsur pemerintah, swasta, dan pemeriksa ikut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan. KPK berupaya mengetahui apakah terdapat komunikasi maupun transaksi yang dilakukan untuk mengubah temuan audit. Perkara tersebut memperlihatkan pentingnya independensi pemeriksaan keuangan dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik juga telah melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari bukti tambahan dalam pengembangan perkara. Barang elektronik dan dokumen dapat menjadi penting karena menyimpan informasi mengenai komunikasi, transaksi, maupun proses pengambilan keputusan. Data yang ditemukan harus terlebih dahulu dianalisis sebelum digunakan untuk mengembangkan penyidikan. Informasi tersebut kemudian dapat dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil. Pola tersebut memungkinkan penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan seseorang, tetapi juga memiliki bukti pendukung. Pengumpulan bukti secara berlapis diperlukan untuk membangun perkara yang kuat ketika nantinya masuk ke proses penuntutan.
Pengungkapan kasus tersebut juga menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pengadaan barang dan jasa seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan proses yang transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik suap dapat menyebabkan keputusan pengadaan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kualitas dan efisiensi. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan internal pemerintah dan DPRD karena itu memiliki posisi penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan. Transparansi terhadap proses pengadaan juga dapat mempersempit ruang terjadinya transaksi yang melanggar hukum.
Pemanggilan Hera Elyana dan sejumlah saksi lainnya menjadi bagian dari upaya KPK memperjelas perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Penyidik masih mendalami proses pengadaan, dugaan penerimaan uang, hubungan dengan perusahaan rekanan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pihak lainnya. Setiap saksi memiliki kewajiban memberikan keterangan sesuai pengetahuan yang dimiliki agar rangkaian peristiwa dapat diketahui secara utuh. KPK juga masih dapat memanggil pihak tambahan apabila hasil pemeriksaan membuka informasi baru yang membutuhkan konfirmasi. Status hukum seseorang tetap ditentukan berdasarkan bukti dan proses penyidikan, bukan semata-mata karena pernah diperiksa sebagai saksi. Pengembangan perkara diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.