Menhub Prioritaskan Rp10,90 Triliun untuk Perkuat Keselamatan Transportasi Nasional

Jakarta, 24 September 2026 – Menteri Perhubungan menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi dengan alokasi sekitar Rp10,90 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat pada moda darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Pemerintah menilai aspek keselamatan perlu tetap mendapatkan porsi penting di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebutuhan pembangunan transportasi yang terus berkembang. Kebijakan itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan transportasi nasional.

Alokasi keselamatan mencakup berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan sarana, prasarana, pengawasan, hingga fasilitas pendukung operasional transportasi. Pemerintah ingin memastikan pembangunan dan pengelolaan jaringan transportasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas, tetapi juga memenuhi standar keselamatan. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik di berbagai wilayah. Kementerian Perhubungan karena itu menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Pada sektor transportasi darat, program keselamatan antara lain berkaitan dengan penguatan fasilitas perlengkapan jalan, pengawasan angkutan, pengujian kendaraan, serta peningkatan keamanan layanan transportasi umum. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kepatuhan operator terhadap standar teknis dan operasional. Pengawasan terhadap kendaraan angkutan penumpang maupun barang menjadi bagian penting untuk menekan risiko kecelakaan. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan aparat terkait.

Sektor perkeretaapian juga membutuhkan dukungan anggaran untuk menjaga keandalan jalur, persinyalan, fasilitas operasi, serta sarana keselamatan lainnya. Peningkatan jumlah perjalanan kereta harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pemeliharaan yang memadai. Pemeriksaan terhadap jalur dan fasilitas pendukung dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan sebelum berdampak terhadap perjalanan. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan layanan kereta tetap berjalan beriringan dengan peningkatan standar keselamatan.

Untuk transportasi laut, perhatian diberikan pada keselamatan pelayaran, kelayakan kapal, sistem navigasi, serta kesiapan fasilitas pelabuhan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat angkutan laut memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Pengawasan terhadap standar keselamatan kapal menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi risiko kecelakaan di perairan. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas navigasi dan komunikasi dapat mendukung perjalanan kapal di berbagai wilayah.

Pada sektor penerbangan, anggaran keselamatan diarahkan untuk mendukung pengawasan kelaikudaraan, navigasi, keamanan bandar udara, dan pemenuhan standar operasional. Pemeriksaan terhadap pesawat dan fasilitas bandara merupakan bagian dari sistem keselamatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah penumpang dan penerbangan membutuhkan pengawasan yang semakin kuat agar kualitas layanan tetap terjaga. Pemerintah juga mendorong operator penerbangan menjalankan ketentuan keselamatan sesuai standar yang berlaku.

Kementerian Perhubungan menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan transportasi. Kompetensi petugas, awak kendaraan, awak kapal, personel penerbangan, hingga tenaga teknis menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan. Pelatihan dan sertifikasi diperlukan agar personel memahami prosedur serta mampu menghadapi kondisi darurat. Pengembangan kualitas sumber daya manusia karena itu berjalan bersama peningkatan sarana dan teknologi keselamatan.

Pemanfaatan teknologi juga semakin penting dalam sistem keselamatan transportasi nasional. Digitalisasi dapat digunakan untuk pemantauan perjalanan, pengawasan kondisi sarana, pengelolaan lalu lintas, serta penyampaian informasi kepada pengguna jasa. Sistem yang terintegrasi memungkinkan potensi gangguan diketahui lebih cepat sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi insiden. Investasi teknologi tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus membantu petugas mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat.

Selain melalui anggaran pemerintah pusat, peningkatan keselamatan membutuhkan keterlibatan badan usaha dan operator transportasi. Pemerintah menekankan bahwa kewajiban menjaga keselamatan tidak hanya berada pada regulator, tetapi juga pihak yang mengoperasikan sarana dan prasarana. Operator harus memastikan armada menjalani pemeliharaan berkala serta personelnya memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Pengawasan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan standar tersebut diterapkan secara konsisten.

Penggunaan anggaran keselamatan juga perlu disertai evaluasi agar belanja memberikan dampak nyata terhadap penurunan risiko kecelakaan. Pemerintah dapat menggunakan data kecelakaan, kondisi infrastruktur, kepatuhan operator, dan hasil inspeksi untuk menentukan program yang membutuhkan perhatian lebih besar. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan anggaran diarahkan ke titik yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Dengan demikian, belanja keselamatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga hasil yang dapat diukur.

Prioritas anggaran sekitar Rp10,90 triliun menunjukkan keselamatan tetap menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan sektor transportasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan fasilitas, pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kompetensi personel, serta kepatuhan operator terhadap standar keselamatan. Pemerintah juga perlu menjaga koordinasi antarlembaga karena sistem transportasi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penguatan berbagai aspek tersebut diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat ketika menggunakan layanan transportasi.