Jakarta, 14 November 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional sekaligus meningkatkan sosialisasi mengenai pandangan keagamaan terhadap penggunaan rokok elektronik atau vape. Kedua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya MUI dalam memberikan panduan kepada masyarakat mengenai konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam serta perlindungan kesehatan. Penguatan ekosistem halal diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, kepastian sertifikasi, dan daya saing pelaku usaha Indonesia. Sementara itu, edukasi mengenai vape menjadi perhatian karena penggunaan rokok elektronik semakin dikenal di berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda. MUI menilai pendekatan edukatif diperlukan agar masyarakat memahami pertimbangan keagamaan dan kesehatan dalam menentukan pilihan konsumsi sehari-hari.
Pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu agenda strategis yang memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki pasar konsumen Muslim yang besar sehingga kebutuhan terhadap produk halal terus menjadi perhatian pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan. Industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga produk kosmetik, obat-obatan, layanan keuangan, pariwisata, serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Dalam pengembangannya, MUI memiliki peran melalui kajian dan penetapan fatwa halal yang menjadi bagian dari proses penjaminan kehalalan produk. Kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan sistem jaminan produk halal secara menyeluruh.
MUI memandang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk halal perlu berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pelaku usaha. Sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku, tetapi pelaksanaannya juga membutuhkan pemahaman terhadap bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, pendampingan menjadi penting agar proses pemenuhan persyaratan dapat dilakukan secara lebih mudah. Pengembangan industri halal juga membutuhkan dukungan teknologi dan sistem pengawasan yang mampu menjaga konsistensi kualitas produk. Melalui pendekatan tersebut, penguatan ekosistem halal diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang perluasan pasar bagi produk Indonesia di tingkat internasional.
Penguatan agenda tersebut juga ditandai dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu menyatakan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektronik hukumnya haram. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan dampak kesehatan, lingkungan, serta risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Penetapan fatwa dilakukan setelah pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pemangku kepentingan terkait. MUI berharap keputusan tersebut menjadi pedoman keagamaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya perlindungan generasi muda.
Sosialisasi fatwa menjadi langkah penting agar masyarakat memahami alasan dan ruang lingkup ketentuan yang telah ditetapkan. MUI mendorong organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya penggunaan rokok elektronik. Pendekatan tersebut dinilai diperlukan karena sebagian masyarakat masih menganggap vape sebagai alternatif yang tidak memiliki risiko kesehatan serius. Padahal, aerosol rokok elektronik dapat mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang berpotensi membahayakan tubuh. Kandungan nikotin juga dapat menimbulkan ketergantungan, terutama pada pengguna usia muda. Karena itu, penyampaian informasi yang tepat diharapkan membantu masyarakat memahami risiko penggunaan vape tanpa mengabaikan pentingnya pendekatan edukatif.
Kementerian Kesehatan turut memberikan perhatian terhadap terbitnya fatwa tersebut. Pemerintah menilai perlindungan masyarakat dari paparan zat adiktif membutuhkan kerja sama antara lembaga kesehatan, organisasi keagamaan, sekolah, dan keluarga. Penguatan kebijakan pengendalian rokok elektronik juga menjadi bagian dari pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan publik. Meski demikian, fatwa keagamaan dan peraturan pemerintah memiliki kedudukan berbeda sehingga pelaksanaan pembatasan secara hukum tetap memerlukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. MUI mendorong pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian vape. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan serta mencegah penyalahgunaan produk elektronik untuk peredaran zat terlarang.
Di tengah penguatan sosialisasi mengenai vape, MUI tetap menempatkan pengembangan ekosistem halal sebagai agenda penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Peningkatan literasi halal dinilai dapat membantu konsumen memahami produk yang digunakan sekaligus memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pasar. Pengembangan industri halal juga membutuhkan kerja sama antara lembaga sertifikasi, pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. Melalui pendampingan serta penyebarluasan informasi, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memastikan kehalalan produk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
MUI juga memandang pendidikan sebagai salah satu sarana penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam pengembangan ekosistem halal, pendidikan dapat membantu pelaku usaha memahami persyaratan produksi dan pengelolaan produk. Sementara itu, dalam sosialisasi fatwa vape, lembaga pendidikan memiliki peran untuk memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan dan dampak ketergantungan nikotin. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pesantren, dan organisasi sosial, penyampaian informasi diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas. Edukasi yang berkelanjutan juga diperlukan agar perubahan perilaku tidak hanya berlangsung sementara.
Penguatan ekosistem halal dan sosialisasi fatwa haram vape memperlihatkan dua bidang perhatian MUI dalam menjalankan fungsi keagamaan dan sosial. Di satu sisi, MUI berupaya mendukung perkembangan industri halal yang memiliki potensi ekonomi besar bagi Indonesia. Di sisi lain, organisasi tersebut menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari produk yang dinilai membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Keberhasilan kedua agenda membutuhkan komunikasi yang jelas, kerja sama lintas lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat. Melalui langkah tersebut, MUI berharap pengembangan ekonomi halal dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran kesehatan dan tanggung jawab sosial. Upaya ini diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas kehidupan generasi mendatang.