Jakarta, 16 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan batas waktu hingga Rabu, 25 November 2026, bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Penetapan tenggat waktu dilakukan setelah MPR menyetujui perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026. Presiden diwajibkan mengajukan dua kandidat sesuai ketentuan konstitusi agar proses pemilihan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa batas waktu penyerahan nama calon wakil presiden telah disepakati dalam rapat gabungan yang membahas kelanjutan proses pengisian jabatan tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo harus menyampaikan dua nama kandidat paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan pada 9 Desember, batas akhir pengajuan jatuh pada 25 November 2026. Muzani juga menegaskan bahwa jumlah kandidat yang diajukan tidak dapat dikurangi menjadi satu orang karena konstitusi secara jelas mengatur pengajuan dua calon. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan proses pemilihan wakil presiden secara resmi.
Perubahan jadwal sidang paripurna dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyesuaian waktu pelaksanaan. Sebelumnya, rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 telah menetapkan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, jadwal tersebut kemudian diundur selama satu pekan menjadi 9 Desember. Muzani menjelaskan bahwa permintaan perubahan berkaitan dengan padatnya agenda Presiden serta kebutuhan untuk melakukan komunikasi lebih lanjut bersama partai-partai politik pendukung pemerintahan. Setelah mempertimbangkan permintaan tersebut, pimpinan MPR, fraksi-fraksi partai politik, dan kelompok DPD menyepakati penyesuaian jadwal tanpa mengubah kewajiban konstitusional dalam proses pengisian jabatan.
Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan MPR dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil atas kesadaran sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR segera mengadakan sejumlah pertemuan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan. Proses tersebut mencakup penyusunan jadwal sidang, pengiriman surat kepada Presiden, pembentukan tim pemeriksa persyaratan kandidat, serta persiapan tata cara pemilihan yang akan dilaksanakan dalam sidang paripurna.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Proses pemilihan dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong. Selain ketentuan konstitusi, pelaksanaan tahapan juga mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Dalam aturan tersebut, Presiden diwajibkan mengajukan dua calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna. Ketentuan inilah yang menjadi dasar penetapan batas akhir 25 November.
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, MPR telah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon wakil presiden. Tim tersebut terdiri atas 36 anggota yang berasal dari unsur fraksi-fraksi DPR dan kelompok DPD. Pemeriksaan dilakukan setelah Presiden menyerahkan dua nama kandidat beserta dokumen yang diperlukan. Proses verifikasi bertujuan memastikan bahwa setiap calon memenuhi persyaratan konstitusional sebelum mengikuti pemilihan. Ketua Tim Verifikasi, Lestari Moerdijat, menyampaikan bahwa nama-nama yang diajukan nantinya akan diumumkan kepada publik sebelum sidang paripurna. Keterbukaan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan agar masyarakat dapat mengetahui kandidat yang diusulkan untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Di tengah persiapan MPR, Presiden Prabowo Subianto masih memiliki waktu untuk melakukan pembahasan dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Presiden telah mengadakan pertemuan bersama sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi politik setelah pengunduran diri Gibran. Sejumlah nama tokoh nasional mulai muncul dalam pembahasan publik, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, Bahlil Lahadalia, dan beberapa pimpinan partai lainnya. Meski demikian, nama-nama tersebut masih berada dalam ranah pembicaraan politik dan belum menjadi daftar resmi calon wakil presiden yang diajukan Presiden kepada MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Dalam proses tersebut, Presiden dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Namun, keputusan mengenai kandidat yang diusulkan tetap berada pada Presiden sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, MPR bertanggung jawab menyelenggarakan proses pemilihan setelah menerima nama calon dan menyelesaikan pemeriksaan persyaratan. Rincian teknis pemilihan, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme pemungutan suara, akan dipersiapkan oleh tim ad hoc yang telah dibentuk MPR.
Dengan ditetapkannya batas akhir 25 November 2026, perhatian kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua figur yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden. MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pada 9 Desember 2026 untuk melaksanakan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih. Seluruh tahapan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan jadwal yang telah disepakati agar kekosongan jabatan tidak berlangsung berkepanjangan. Pengisian posisi wakil presiden juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2029. Keputusan akhir mengenai sosok pendamping Presiden akan ditentukan melalui proses konstitusional setelah dua kandidat resmi diajukan kepada MPR.