Jakarta, 11 November 2026 – Kelompok yang tergabung dalam AKSI menyampaikan optimisme bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berlanjut hingga pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pandangan tersebut muncul di tengah berkembangnya perdebatan mengenai mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh DPR dalam menindaklanjuti persoalan terkait Wakil Presiden. AKSI menilai penggunaan hak konstitusional parlemen merupakan salah satu jalur yang tersedia untuk membahas persoalan yang dianggap membutuhkan pertanggungjawaban pejabat negara. Meski demikian, optimisme tersebut masih merupakan pandangan pihak pengusul dan belum menunjukkan adanya keputusan resmi DPR maupun MPR. Setiap tahapan tetap harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta prosedur yang berlaku di lembaga terkait.
Pembahasan HMP terhadap Gibran berkaitan dengan polemik mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan administrasi pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024. Persoalan tersebut memunculkan perbedaan pandangan mengenai konsekuensi hukum serta mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan. Sebagian pihak mendorong DPR untuk menggunakan kewenangan pengawasan konstitusional, sedangkan pihak lain menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur hukum yang tersedia. Gibran sendiri memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membela kedudukannya melalui prosedur yang sah. Dalam situasi tersebut, AKSI memandang pembahasan HMP sebagai langkah yang dapat diteruskan apabila memperoleh dukungan politik dan memenuhi persyaratan formal. Namun, dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usulan tetap memerlukan pembuktian sesuai ketentuan konstitusi.
Optimisme AKSI muncul ketika dukungan terhadap pengajuan HMP di DPR menunjukkan perkembangan. Pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR menerima usulan yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan awal untuk diproses lebih lanjut. Usulan tersebut kemudian diarahkan melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembahasan HMP telah memasuki jalur kelembagaan. Meski demikian, dukungan awal dari anggota DPR belum dapat disamakan dengan persetujuan akhir untuk meneruskan proses pemberhentian Wakil Presiden. ANTARA News+1
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaannya dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Dalam konteks usulan terhadap Gibran, para pengusul menyoroti persoalan persyaratan pendidikan yang dinilai memerlukan pemeriksaan melalui mekanisme konstitusional. Akan tetapi, penggunaan HMP tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran. DPR tetap harus memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan dalam proses pengambilan keputusan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa pembahasan berlangsung sesuai prosedur hukum, bukan hanya berdasarkan tekanan atau dukungan politik.
Apabila DPR menyetujui pendapat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusional oleh Wakil Presiden, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, DPR harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut sebelum usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menilai apakah alasan yang diajukan memenuhi dasar konstitusional. Jika pendapat DPR dibenarkan, DPR dapat melanjutkan usulan melalui mekanisme yang ditentukan. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui satu keputusan politik. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda dan harus menjalankan tugasnya sesuai batas yang ditetapkan konstitusi. CNBC Indonesia
Sidang MPR menjadi tahapan yang dapat ditempuh apabila seluruh proses sebelumnya telah memenuhi persyaratan konstitusional. Dalam mekanisme tersebut, MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir mengenai usulan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Konstitusi mengatur bahwa sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota dan keputusan pemberhentian memerlukan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Pejabat yang menjadi subjek usulan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam persidangan. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa proses menuju sidang MPR membutuhkan dukungan kelembagaan yang besar dan tahapan hukum yang ketat. Karena itu, keyakinan AKSI mengenai kelanjutan HMP hingga MPR masih merupakan harapan politik yang belum dapat dipastikan hasilnya. IDN Times
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran Rakabuming Raka juga memiliki hak untuk menempuh langkah hukum terkait persoalan dokumen pendidikan yang diperdebatkan. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran ingin memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur peradilan. Sejumlah anggota DPR berpandangan bahwa proses HMP tetap dapat berjalan selama belum terdapat perubahan resmi terhadap kedudukan Wakil Presiden. Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan yang memerlukan penyelesaian berdasarkan aturan hukum. Bagi AKSI, perkembangan dukungan di parlemen menjadi alasan untuk mempertahankan optimisme terhadap kelanjutan proses. Namun, keputusan mengenai apakah usulan benar-benar mencapai sidang MPR tetap bergantung pada hasil pembahasan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan seluruh ketentuan konstitusional. ANTARA News