Jakarta, 11 September 2026 – Perdebatan mengenai posisi bahasa Inggris dalam sistem pendidikan China kembali mengemuka setelah muncul pandangan yang mempertanyakan apakah mata pelajaran tersebut masih perlu ditempatkan sejajar dengan bahasa Mandarin dan matematika. Diskusi terbaru dipicu oleh Tang Jiafeng, pengajar sekaligus blogger pendidikan yang memiliki pengaruh besar di media sosial China. Ia mempertanyakan besarnya perhatian yang diberikan kepada pembelajaran bahasa Inggris sejak usia dini, bahkan ketika sebagian anak dinilai belum sepenuhnya menguasai bahasa ibu. Pandangan tersebut dengan cepat memicu perdebatan mengenai relevansi bahasa Inggris bagi generasi muda China di tengah perubahan hubungan negara itu dengan dunia Barat. Meski demikian, perdebatan yang berlangsung belum berarti pemerintah China telah memutuskan menghapus bahasa Inggris dari kurikulum utama sekolah. Hingga kini, bahasa asing masih memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan dan ujian masuk perguruan tinggi China.
Bahasa Inggris selama beberapa dekade memiliki posisi sangat kuat dalam pendidikan China. Setelah reformasi dan keterbukaan ekonomi pada akhir 1970-an, kemampuan berbahasa Inggris semakin dipandang sebagai modal penting untuk pendidikan tinggi dan karier. Bahasa tersebut kemudian menjadi bagian utama kurikulum sekolah dan memiliki bobot besar dalam berbagai ujian akademik. Dalam sistem Gaokao atau ujian masuk perguruan tinggi, bahasa asing secara historis ditempatkan bersama bahasa Mandarin dan matematika sebagai komponen utama. Kondisi itu membuat jutaan siswa menghabiskan waktu cukup besar untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris. Bagi banyak keluarga, kemampuan bahasa Inggris juga dipandang membuka peluang pendidikan maupun pekerjaan internasional.
Perdebatan terbaru muncul karena sebagian kalangan mempertanyakan apakah besarnya waktu belajar bahasa Inggris masih sebanding dengan manfaat yang diperoleh seluruh siswa. Tang Jiafeng berpendapat bahasa Inggris pada dasarnya merupakan sebuah alat dan tidak semestinya memperoleh perhatian yang mengalahkan penguasaan bahasa serta kebudayaan China. Pandangan tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang menilai siswa menghadapi tekanan akademik terlalu besar. Mereka berpendapat tidak semua lulusan nantinya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris tingkat tinggi dalam pekerjaan sehari-hari. Karena itu, muncul gagasan agar bahasa Inggris tetap diajarkan tetapi bobotnya tidak lagi sebesar sekarang. Perdebatan serupa sebenarnya telah muncul beberapa kali dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Di sisi lain, banyak akademisi dan tokoh publik menolak apabila posisi bahasa Inggris dikurangi secara drastis. Mantan pemimpin redaksi Global Times Hu Xijin menjadi salah satu tokoh yang membela pentingnya kemampuan tersebut. Bahasa Inggris dinilai tetap menjadi bahasa komunikasi internasional yang dominan dalam ilmu pengetahuan, perdagangan, teknologi, dan berbagai aktivitas global. Banyak publikasi akademik serta komunikasi lintas negara juga menggunakan bahasa Inggris sehingga kemampuan tersebut masih memberikan keuntungan bagi generasi muda China. Pengurangan pembelajaran secara besar-besaran dikhawatirkan justru mempersempit akses siswa terhadap pengetahuan internasional. China yang memiliki hubungan perdagangan luas dengan berbagai negara juga tetap membutuhkan tenaga kerja yang mampu berkomunikasi secara global.
Persoalan kesenjangan pendidikan turut menjadi argumen penting dalam perdebatan. Jika sekolah negeri mengurangi pembelajaran bahasa Inggris secara signifikan, keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi masih dapat menyediakan kursus atau pendidikan tambahan bagi anak-anak mereka. Sementara siswa dari keluarga berpenghasilan rendah akan lebih bergantung pada pembelajaran yang tersedia di sekolah. Kondisi tersebut berpotensi membuat kemampuan bahasa asing menjadi semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Anak-anak di kota besar juga memiliki akses terhadap guru dan sumber belajar yang lebih luas dibandingkan siswa di daerah terpencil. Karena itu, pengurangan bahasa Inggris di sekolah justru dikhawatirkan memperbesar kesenjangan kesempatan pendidikan.
Pemerintah China sebenarnya telah melakukan berbagai perubahan terhadap pendidikan bahasa asing selama bertahun-tahun. Kebijakan pendidikan terus diarahkan untuk mengurangi beban akademik siswa sekaligus mengubah sistem yang terlalu berorientasi pada ujian. Sejumlah reformasi Gaokao juga telah diterapkan di berbagai provinsi dengan struktur mata pelajaran yang semakin beragam. Namun, reformasi tersebut tidak dapat secara sederhana diartikan sebagai penghapusan bahasa Inggris dari pendidikan nasional. Kajian mengenai perkembangan kebijakan bahasa Inggris di China menunjukkan posisinya terus berubah mengikuti kebutuhan ekonomi, sosial, dan strategi negara. Bahasa Inggris dapat mengalami penyesuaian metode maupun bobot, tetapi tetap memiliki fungsi penting dalam pendidikan.
Perdebatan mengenai bahasa Inggris juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat identitas budaya dan penguasaan bahasa Mandarin. Sebagian pihak berpendapat siswa seharusnya memperoleh lebih banyak waktu untuk mempelajari bahasa, sejarah, sastra, dan kebudayaan China. Kekhawatiran muncul ketika kemampuan bahasa asing dianggap mendapatkan perhatian terlalu besar dibandingkan penguasaan budaya sendiri. Namun, kelompok yang mempertahankan bahasa Inggris menilai kedua tujuan tersebut sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Siswa dapat memperoleh pendidikan bahasa Mandarin yang kuat sekaligus mempelajari bahasa asing untuk kebutuhan komunikasi internasional. Persoalan utamanya dinilai terletak pada bagaimana kurikulum dan metode pengajaran dirancang agar beban siswa tetap proporsional.
Perubahan lingkungan geopolitik turut memberikan konteks terhadap munculnya perdebatan tersebut. Hubungan China dengan sejumlah negara Barat mengalami berbagai ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, sementara Beijing semakin menekankan kemampuan teknologi dan pendidikan domestik. Pada saat yang sama, China tetap memiliki hubungan perdagangan, pendidikan, penelitian, dan diplomasi yang sangat luas dengan dunia internasional. Kondisi tersebut menciptakan dua kebutuhan yang harus diseimbangkan, yakni memperkuat kemandirian nasional sekaligus mempertahankan kemampuan berkomunikasi secara global. Bahasa Inggris berada tepat di tengah perdebatan tersebut. Karena itu, diskusi mengenai pendidikan bahasa kini berkembang melampaui persoalan teknis kurikulum dan menyentuh pertanyaan mengenai arah pendidikan China di masa depan.
Bagi siswa dan orang tua, perubahan posisi bahasa Inggris akan memiliki konsekuensi besar apabila suatu saat benar-benar diterapkan secara nasional. Bobot mata pelajaran dalam Gaokao sangat memengaruhi pola belajar karena hasil ujian tersebut menentukan peluang masuk ke berbagai universitas. Jika bobot bahasa Inggris dikurangi, siswa kemungkinan akan mengalihkan lebih banyak waktu kepada matematika, bahasa Mandarin, sains, atau mata pelajaran lain. Sebaliknya, apabila bahasa Inggris tetap memiliki bobot tinggi, sekolah dan keluarga akan terus memberikan perhatian besar terhadap kemampuan tersebut. Pemerintah karena itu harus mempertimbangkan dampak setiap perubahan terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan juga harus memperhitungkan kebutuhan universitas dan dunia kerja yang berbeda-beda.
Untuk saat ini, pertanyaan apakah sekolah di China akan menghapus bahasa Inggris dari kelompok mata pelajaran utama belum memiliki jawaban berupa keputusan nasional untuk melakukannya. Yang sedang berlangsung adalah perdebatan publik mengenai seberapa besar porsi bahasa Inggris seharusnya diberikan dalam pendidikan dan ujian. Diskusi tersebut dapat mendorong perubahan bobot, metode pembelajaran, maupun usia ketika siswa mulai mempelajari bahasa asing, tetapi tidak otomatis berujung pada penghapusan. Perdebatan terbaru menunjukkan China sedang mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan domestik dan kemampuan global generasi mudanya. Bahasa Inggris masih memiliki nilai strategis dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan komunikasi internasional. Arah akhirnya akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah mengenai kurikulum serta reformasi sistem ujian nasional pada masa mendatang.